Di Tengah Perang, Pejabat Ukraina Malah Korupsi Pengadaan Senjata

 Di tengah gempuran perang, beberapa pejabat tinggi Ukraina dilaporkan terlibat dalam skema korupsi besar-besaran terkait pengadaan perlengkapan militer, termasuk drone dan sistem pengacau sinyal (jamming system).

Biro Antikorupsi Nasional Ukraina (NABU) dan Kantor Kejaksaan Khusus Antikorupsi (SAP) mengumumkan pada Sabtu (2/8/2025) bahwa mereka telah menangkap empat orang yang diduga menjadi bagian dari praktik korupsi tersebut.

Para tersangka terdiri dari seorang anggota parlemen aktif, dua pejabat lokal, dan sejumlah anggota Garda Nasional, meski nama-nama mereka belum diungkapkan.

"Inti dari skema ini adalah penandatanganan kontrak pemerintah dengan perusahaan pemasok pada harga yang telah dinaikkan secara sengaja," tulis NABU dan SAP dalam pernyataan bersama.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyebut skema itu "benar-benar tidak bermoral," dalam sebuah unggahan Telegram. 

“Tidak ada toleransi terhadap korupsi. Kerja sama tim yang jelas untuk mengungkap korupsi harus dilakukan, dan pada akhirnya hukuman yang adil harus ditegakkan,” tulis Zelenskyy di Telegram, seperti dikutip dari Politico.

NABU dan SAP menambahkan, para pelaku diduga menerima komisi hingga 30 persen dari nilai kontrak yang disepakati.

Kementerian Dalam Negeri Ukraina juga telah menangguhkan anggota Garda Nasional yang terlibat sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

Undang-Undang antikorupsi

Kasus ini muncul hanya beberapa hari setelah parlemen Ukraina mengesahkan undang-undang yang memulihkan independensi lembaga-lembaga antikorupsi.

Sebelumnya, Zelenskyy sempat dikritik karena mencoba menempatkan NABU dan SAP di bawah kendali Jaksa Agung, dengan alasan lembaga-lembaga itu “tidak efisien” dan berisiko dipengaruhi oleh Rusia.

Namun, langkah tersebut justru memicu unjuk rasa anti-pemerintah pertama di Ukraina sejak invasi Rusia pada 2022.

Menanggapi tekanan publik, Zelenskyy menarik kembali usulannya dan mendukung pengembalian otonomi lembaga-lembaga antikorupsi.

“Penting agar lembaga antikorupsi beroperasi secara independen, dan undang-undang yang disahkan pada Kamis menjamin mereka semua alat yang diperlukan untuk benar-benar memerangi korupsi,” kata Zelenskyy dalam pernyataannya.

Presiden Zelenskyy juga mengapresiasi langkah tegas NABU dan SAP dalam kasus ini,

“Saya berterima kasih kepada lembaga antikorupsi atas kerja mereka,” ujarnya.

Langkah cepat Ukraina ini disambut baik oleh negara-negara mitra, terutama dari Uni Eropa, yang sebelumnya telah memperingatkan bahwa pelemahan lembaga antikorupsi dapat menghambat proses keanggotaan Ukraina ke dalam Uni Eropa.