Banyak WNI jadi tentara Rusia? Begini respons Dirken Imigrasi

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenimipas Hendarsam Marantoko menjabarkan langkah mencegah warga negara Indonesia (WNI) direkrut menjadi tentara Rusia. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat di daerah rawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), patroli siber, hingga penegakan hukum terhadap jaringan perekrut.

Hendarsam menyebut, sebagian WNI yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja diduga merupakan korban penipuan. Pasalnya, tawaran awal yang mereka terima bukan untuk menjadi tentara. Tapi, setelah tiba di negara tujuan, mereka menghadapi kesulitan kembali ke Tanah Air.

"Pada saat mereka berangkat ke sana itu tawarannya bukan untuk menjadi tentara. Tapi ketika sudah sampai sana, mereka mau apa lagi? Mau pulang susah," kata Hendarsam di Jakarta Selatan pada Selasa (20/10/2026). 

Hendarsam menyebut, persoalan itu tidak hanya berkaitan dengan dugaan perekrutan WNI menjadi tentara, tetapi juga modus TPPO lainnya. Hal itu mencakup pengiriman pekerja migran secara tidak prosedural hingga dugaan pengambilan paspor dan hilangnya kontak dengan korban.

Sehingga, kata Hendarsam, Imigrasi berupaya menangani persoalan tersebut dari hulu, yakni dengan mengatasi faktor-faktor yang membuat masyarakat rentan menjadi korban. Dia memandang, persoalan ekonomi, kesejahteraan, dan keterbatasan lapangan pekerjaan menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhatikan.

"Kami ingin menyelesaikannya itu bukan di hilir, tapi di hulu. Sumber masalahnya apa?" ujar Hendarsam. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui program Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa).

Program tersebut diarahkan untuk membina dan memberdayakan masyarakat, khususnya di wilayah yang menjadi kantong-kantong TPPO. Hendarsam menjelaskan, upaya pencegahan tidak cukup hanya dilakukan melalui penyuluhan.

Imigrasi mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk melalui program ketahanan pangan di sejumlah wilayah yang rentan terhadap TPPO. "Kami tidak ingin hanya penyuluhan-penyuluhan saja. Kita melakukan pemberdayaan kepada masyarakat," kata Hendarsam. 

Selain pendekatan di tingkat desa, Imigrasi memperkuat patroli siber untuk mendeteksi iklan dan tawaran perekrutan mencurigakan yang beredar melalui media sosial. Hendarsam mengatakan, teknologi yang dimiliki akan terus dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi modus perekrutan tersebut.

"Kami terus melakukan patroli siber. Teknologi kita sudah cukup mapan untuk melakukan itu dan kita akan upgrade terus," ujar Hendarsam.